Bagaimana Negara Menanam Bibit Perlawanan Petani Amerika Latin

Di penghujung abad lalu Amerika Latin menyaksikan gelombang perlawanan petani bergerak ke panggung utama pertarungan. Mereka menjadi ujung tombak perlawanan terhadap neoliberalisme.

Di Ekuador, petani Indian menyerbu dan mengambil alih Quito, ibukota Ekuador pada tahun 2000, menjawab kebijakan-kebijakan neoliberal yang diterapkan pemerintah mereka. Di Brazil, Gerakan Pekerja Tak Bertanah (MST) menggabungkan pendudukan tanah dan unjuk rasa untuk menekan pemerintah melegalisasi dan mendanai redistribusi tanah.

Di Meksiko, pengumuman dimulainya NAFTA (kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Utara) pada 1 Januari 1994, dijadikan terompet tanda dimulainya perlawanan bersenjata pasukan Zapatista, sebuah gerakan berbasis pedesaan dan melibatkan banyak campesino Chiapas.

Peran ‘negara’, pemerintah negara-negara Amerika Latin, sangat besar dalam memantik deretan perlawanan itu. Demikian tulis Petras dan Veltmeyer dalam The Peasantry and The State in Latin America, terbit di Juournal of Peasant Studies tahun 2002.

Mengapa itu terjadi, apa saja peran negara di dalamnya? Mari kita lihatĀ  lanjutan penjelasan mereka.

(Catatan: Karena uraian historis mereka cukup panjang, tulisan ini hanya akan menyajikan ringkasan dinamika ini sejak tahun 1960an dan hanya berfokus pada ‘peran negara’)

***

Pada dekade 1960an sebuah reformasi menyapu nyaris seluruh Amerika Latin. Pemerintah di kawasan itu berbondong-bondong menyelenggarakan program reforma agraria.

Mengapa mereka melakukannya? Sebuah revolusi telah terjadi, mereka gentar. Kolega mereka di Kuba, Fulgencio Batista, baru saja digulingkan pada tahun 1959.

Revolusi Kuba memang dipimpin Fidel Castro, tetapi gerilyanya berbasis pedesaan dan melibatkan banyak petani-kombatan. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum tuntutan petani berubah menjadi lebih radikal, sebagaimana terjadi di Kuba.

Versi reforma agraria mereka tentu saja harus lain, supaya tidak melanggar dua tujuan utama mereka.

Pertama, mengalihkan energi perlawanan petani ke saluran-saluran ‘konstitusional’ di mana mereka mudah dikooptasi oleh negara. Bentuknya bermacam-macam, bisa dengan membentuk serikat-serikat petani “pesanan dari atas”, atau menciptakan kelompok-kelompok tani tandingan yang dikendalikan negara.

Kedua, menggiring para petani kecil menuju proyek yang spesifik untuk pembangunan ala kapitalis, dengan demikian menyodorkan kepada mereka tandingan terhadap alternatif bergaya sosialis.

Secara umum, di bawah rubrik reforma agraria, deretan peraturan yang mereka rancang dimaksudkan untuk ‘memodernisasi’ pertanian, versi modernisasi yang tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi. Sementara pemilikan lahan-lahan produktif dibiarkan semakin terkonsentrasi di tangan sedikit tuan tanah.

Redistribusi tanah hanya terjadi di dalam sektor petani sendiri: tanah hanya dibagikan ulang di antara para petani, tanpa menyentuh sektor lain yang menguasai lahan dalam skala besar.

(Petras dan Veltmeyer memakai kata sifat ‘redistributif’ mengiringi frasa ‘reforma agraria’. Artinya, tanah seharusnya dibagikan dari para penguasa lahan besar kepada petani tak berlahan atau nyaris tak bertanah; bukan bagi-bagi dan sertifikasi tanah negara atau tanah komunal yang memang sudah dikelola petani.)

Ujungnya, program bagi-bagi tanah itu tidak menciptakan pemerataan kepemilikan tanah–memang bukan itu tujuannya. Malah, yang tejadi adalah “diferensiasi internal”, proses terbelahnya masyarakat petani yang tadinya relatif setaraf menjadi kelas-kelas yang kian timpang. Segelintir petani naik kelas dan bergabung dalam kelas tuan tanah. Lalu ada kelas petani ‘menengah’ yang masih dapat menghidupi keluarga dengan luasan tanah yang mereka miliki. Akhirnya, sekelompok besar kelas petani proletar dan semi-proletar, yang tidak bisa melanjutkan hidup tanpa menjual tenaga kerja–memburuh.

(Gambaran ini mirip dengan teori diferensiasi sosial Lenin, sedikit berbeda karena dia memperkirakan akan hilangnya kelas ‘petani kecil’ (peasantry) yang juga sering disebut ‘petani subsisten’, kadang ‘petani menengah’.)

Meski demikian, upaya akomodasi dan kooptasi pemerintah ini tidak selalu berjalan mulus. Manipulasi ini bahkan sering melecut konflik antar-kelas yang berlanjut ke fase baru reforma agraria yang lebih radikal.

Karenanya, usai program reforma agraria itu pemerintah-pemerintah Amerika Latin memusatkan energi untuk mencegah proses radikalisasi reforma agraria. Caranya macam-macam: pembentukan serikat petani dari atas, percobaan mengontrol organisasi petani, mengkooptasi para pemimpin organisasi petani, hingga tindakan represi.

Tetapi, rupanya cara ini pun gagal. Sebabnya sederhana, makin banyak alasan untuk melawan ketika kehidupan petani kecil dan buruh tani kian mengenaskan. Ini terlihat pada fase selanjutnya.

***

Program-program reformasi ala neoliberal mulai menyerbu Amerika Latin pada dekade 1980an dan 1990an. Petani kecil dan buruh tani menjadi pihak yang paling terpukul oleh arus ini. Apa senjata baru mereka melawan gerakan dan organisasi petani? Tingkatkan produksi dengan berbagai bentuk modernisasi pertanian, tapi jangan diiringi pelaksanaan reforma agraria redistributif. “Masa reforma agraria sudah lewat.” Pacu produksi yes, reforma agraria no.

Untuk itu pemerintah-pemerintah di Amerika Latin juga menggunakan jasa Ornop setempat untuk dua kampanye. Satu, di lapangan ekonomi, agar petani lebih memanfaatkan ‘mekanisme pasar’ pertanahan yang telah disediakan pemerintah, seperti sertifikasi tanah atau bank tanah. Dua, di arena politik, belokkan aksi-aksi langsung petani menjadi ‘mekanisme elektoral’, adopsi cara-cara perjuangan damai dan legalistik untuk mencapai tujuan petani.

Tetapi, yang terjadi sesungguhnya adalah mekanisme penjajahan yang disetir dari negara-negara maju: AS, UE dan Jepang. Watak penjajahan ini (Petras dan Veltmeyer menamainya ‘neo-merkantilis’) menunjukkan kehebatan para pembuat kebijakan di negara-negara imperial melakukan strategi dua kaki.

Di dalam negeri, negara-negara maju melindungi petani kapitalis domestik mereka dengan siraman subsidi puluhan juta dolar saban tahun. Petani mereka dimanjakan beragam bantuan uang, infrastruktur canggih, barisan penyuluh handal, dan sebagainya. Ini membuat produktifitas mereka tak tertandingi. Dengan subsidi dan produktifitas tinggi mereka bisa menjual produk dengan harga murah. Produk pertanian siap dikapalkan ke negara-negara terjajah setiap saat, termasuk ke Amerika Latin.

Tapi bagaimana bisa, apakah negara-negara Amerika Latin tak menolak? Di sinilah strategi ke dua bekerja.

Di luar negeri, lewat berbagai institusi dagang (seperti NAFTA) dan lembaga keuangan (seperti IMF dan Bank Dunia), mereka memaksa negara-negara terjajah untuk mengurangi produksi petani sekaligus menyulitkan mereka mengkespor produk pertanian ke negara imperial. Caranya, mulai dari merampas tanah petani Amerika Latin untuk sektor lain (misalnya untuk tambang yang mereka punyai atau kawasan perkotaan dan konservasi, dan semacamnya), hingga memasang macam-macam halangan impor produk pertanian dari negara terjajah (seperti aturan standar mutu dan kesehatan atau pembatasan kuota impor yang ketat, dan sebagainya).

Sederhananya begini:

“Sementara AS dan Uni Eropa menghamburkan subsidi kepada petani-eksportir pangan dan palawija mereka, IMF dan Bank Dunia menuntut pemotongan anggaran dan perdagangan bebas kepada negara-negara Amerika Latin, berujung pada susutnya dana untuk pertanian dan membanjirnya pasar dalam negeri [Amerika Latin] dengan produk impor bersubsidi.”

Hasilnya dahsyat. Para petani negeri-negeri ‘Dunia Ke Tiga’ yang terjajah bangkrut gigit jari. Satu contoh: “tahun 1990an, impor murah produk petani AS berhasil mengusir dua juta lebih petani Meksiko dan Brasil keluar dari ladang.”

Lantas apa peran pemerintah dari negeri-negeri terjajah? Mereka melayani para penjajah dengan “membuka portal bagi impor luar negeri, memotong dana kredit dan investasi bagi sektor-sektor pedesaan dalam negeri (kecuali beberapa sektor komoditas tertentu yang tidak dipunyai pertanian AS dan EU).”

Mereka juga “mengawasi petani terusir dan buruh desa termiskinkan, menswastakan kepemilikan tanah dan memprivatisasi perusahaan-perusahaan negara di sektor-sektor penting.”

Proses panjang dan bengis ini telah mencerabut jutaan petani dari lahan mereka. Akan tetapi, proses yang sama juga menanam bibit perlawanan yang akan terus meluas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s