Menafsir Ketangguhan

Konsep ‘ketangguhan’ (resilience) kini tengah naik daun. Dalam kajian, praktik, maupun kebijakan kebencanaan kata ini kian mendominasi, sering sebagai tujuan akhir sebuah penanganan bencana.

Tahun 2012 saja, sejumlah lembaga negara ramai-ramai meluncurkan program untuk “membangun ketangguhan” menghadapi ancaman bencana. Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) meresmikan program Desa Tangguh, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Kampung Iklim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai program Desa Pesisir Tangguh. Sementara Kampung Siaga Bencana besutan Kementerian Sosial sudah dimulai setahun sebelumnya.

Daftar ini masih panjang.

Tak jauh setelah itu, di penghujung November 2013, warga sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah melaporkan sejumlah pelanggaran penyaluran bantuan relokasi. Mereka adalah para penyintas (survivor) letusan Gunung Merapi tiga tahun sebelumnya. Berbekal hasil audit yang mereka kerjakan sendiri selama nyaris setahun, mereka menempuh jalur berbelit sebelum dapat menyampaikan laporan kepada pihak-pihak berwenang. Ketika sesi dengar pendapat akhirnya berhasil mereka desakkan dan digelar di DPRD Kabupaten, nyaris seluruh pihak yang bertanggungjawab tidak hadir.

Tentang proses kerja warga penyintas ini, dapat kita baca dalam buku Asmaradana Merapi: Narasi Ketangguhan Orang-Orang Merapi (2014).

Kemampuan warga mengorganisir diri, menyusun laporan audit dan mendesakkan sesi dengar pendapat mengisyaratkan terbangunnya ketangguhan warga, menurut sebagian besar teori ketangguhan—digunakan banyak lembaga internasional termasuk yang bekerja di Indonesia. Sementara tanggapan pemerintah setempat menunjukkan bertahannya (ketangguhan) praktik lama. Ini menimbulkan pertanyaan, versi ketangguhan seperti apa yang mungkin diadopsi pemerintah?

***

Salah satu debat mengenai konsep ketangguhan yang menyita perhatian banyak pihak mendiskusikan tentang elemen-elemen apa saja yang membentuk sebuah ‘masyarakat tangguh’.

Sebagian pihak melihat ketangguhan sebagai tingkat kemampuan sebuah sistem (sosial) ‘merespons’, ‘meredam’ (adaptasi) dan ‘pulih’ dari beragam dampak ancaman. Kelompok lain melihat elemen-elemen itu tidak cukup. Ketangguhan harus mencapai tingkat memanfaatkan peluang dari guncangan maupun krisis untuk melakukan perubahan struktur sosial, menciptakan ‘transformasi’.

Definisi ketangguhan pemerintah di banyak bagian masih belum mengikutkan elemen ‘transformasi’. Dalam Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015, terbit April 2014, bertajuk Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Pengurangan Risiko Bencana, definisi ketangguhan masih terbatas pada kemampuan “pencegahan, adaptasi dan pemulihan dari dampak bahaya” secara “efisien dan efektif”.

Definisi semacam ini mengutamakan kemampuan pulih dengan kecepatan dan efisiensi proses pemulihan sebagai capaian utamanya. Lebih penting lagi, pengertian semacam ini menekankan pada pelestarian atau restorasi kondisi sebelum datangnya gangguan atau bencana. Arah konseptualisasi seperti ini, menuju pulih dan pelestarian, mengandaikan hadirnya ‘kondisi semula’ yang ideal bagi semua pihak.

Masalahnya, kembali ke kondisi semula bukanlah pilihan menarik bagi sebagian warga. Sulit membayangkan warga desa yang mengeluhkan bantuan di atas menginginkan pelestarian relasi kuasa yang timpang. Warga yang tinggal di lokasi-lokasi rentan bencana, seperti bantaran sungai atau di tepi tebing curam karena tidak punya pilihan, apakah mereka ingin kembali ke kondisi semula?

Simbabala Manyena, dalam esainya di jurnal Development and Policy Review  tahun 2012 menyebutkan, kemampuan pulih atau ‘kembali ke kondisi semula’ bisa berarti bahwa ketangguhan masyarakat sebenarnya tidak meningkat, bahkan sering menempatkan masyarakat tetap dalam posisi rentan.

Kelompok warga yang sebelum bencana sudah terpinggirkan secara ekonomi, sosial maupun politik bisa menjadi semakin rentan setelah bencana. Bila kehilangan aset dan pekerjaan akibat bencana, apalagi jika pencari nafkah keluarga mengalami cacat permanen atau meninggal, mereka biasanya tidak dapat segera pulih. Di kondisi sebelumnya, mereka pun sering tak punya tabungan, asuransi dan sulit mengharapkan institusi pendukung yang dapat mengurangi beban mereka.

Sementara itu, pihak-pihak yang datang membantu bisa saja menciptakan friksi sosial yang memperburuk kondisi mereka, misalnya dengan memindahkan mereka ke tempat yang justru mempersulit mereka untuk membangun kembali penghidupan yang sudah berat. Kelompok-kelompok warga miskin biasanya tidak mudah pindah domisili karena harus menjauh dari tempat mencari nafkah yang sulit ditemukan. Mereka pun kerap tidak punya cukup uang untuk bepergian jauh setiap hari untuk bekerja.

Bisakah kita membayangkan para penyintas itu menginginkan pulang ke kondisi sebelumnya?

***

Karena itu banyak kajian akademik dan lembaga-lembaga internasional telah mengadopsi definisi yang menyertakan ‘transformasi’ sebagai salah satu unsur ketangguhan. Mereka menyarankan mengganti ketangguhan yang merujuk kepada kemampuan kembali ke kondisi semula (bounce back). Pengertian ini lebih mementingkan kembalinya status quo, tanggapannya terhadap bencana sering bersifat top-down, dengan pendekatan keamanan dan didominasi solusi manajerial dan teknis.

Mereka menyodorkan kemampuan untuk ‘melenting ke depan’ (bounce forward) sebagai gantinya. Mereka melihat krisis atau bencana sebagai peluang untuk membuka ruang bagi suara warga, menciptakan arena perlawanan untuk menantang struktur kekuasaan dan cara berpikir yang sudah mapan, sebagaimana yang diperlihatkan warga desa di atas. Formula ketangguhan seperti ini meletakkan perhatian pada relasi kuasa.

Kita tahu, antara lain dari Naomi Klein dalam The Shock Doctrine, berbagai pihak yang terlibat dalam kondisi krisis juga berusaha memanfaatkan peluang yang terbuka sehabis bencana—guncangan bahkan bisa diciptakan untuk memanfaatkan situasi krisis yang menyusul.

Karena itu, kepada setiap pengertian ketangguhan kita perlu mengajukan pertanyaan politis: “ketangguhan menurut siapa dan untuk apa?”

Advertisements

3 thoughts on “Menafsir Ketangguhan

  1. Dewi says:

    Ketangguhan kan luas sekali ya…mungkin untuk awal bisa dengan ketangguhan masyarakat dalam bertahan menghadapi bencana.

    Mungkin bisa di lihat dengan indikator sederhana, misalnya kalau bencana sebelumnya berapa sawah/ kebun terendam banjir, dengan berpartisipasi dalam pelatihan bencana, apa yg dilakukan masyarakat sebelum banjir terjadi, misal membangun tanggul dgn dukungan pemerintah/ LSM, lalu berapa kerugian, jumlah korban sakit/ korban jiwa dsb.

    Lalu bagaimana koordinasi dengan pihak terkait ketika bencana terjadi, sebelum dan sesudah masyarakat terlibat dengan pelatihan tersebut? Bagaimana upaya tanggap darurat dari amsyarakat sendiri maupun pemerintah setempat?

    Sejatinya, upaya-upaya tersebut berlangsung terus dengan kerjasama masyarakat dan aparat setempat, sehingga terjadi interaksi sosial, pemanfaatan sumber daya lokal serta transformasi sosial juga.

    Diatas hanya sebagai contoh saja 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s