Dari Craing Thorburn*

Kajian-kajian Craig Thorburn (2011, 2013), yang diurai secara ringkas di bawah ini, mengkritik nalar di balik REDD/REDD+ dan implementasinya di Indonesia. Ini merefleksikan debat antara pihak pendukung dan pengkritik “mitigasi perubahan iklim” yang menggunakan pendekatan tata kekola berbasis pasar, sekaligus menunjukkan bagaimana kajian ekologi politik diterapkan dalam diskusi mengenai mitigasi perubahan iklim, yaitu dengan menelisik bagaimana negosiasi antarpihak terjadi dalam menentukan model dan kendali terhadap eksploitasi dan tata kelola lingkungan hidup beserta dampaknya. Studi-studi Throburn juga menunjukkan bagaimana kejadian di tingkat lokal berhubungan dengan negosiasi lembaga-lembaga di tingkat internasional dan sistem ideologi/ekonomi yang berkembang di tempat yang jauh dari Indonesia. Asumsi dasar REDD/REDD+ adalah mengadakan sistem pembayaran untuk tujuan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sehingga akan membawa keuntungan bagi masyarakat global (dengan berkurangnya emisi GRK) dan masyarakat setempat. REDD adalah sebuah proposal untuk menciptakan nilai finansial bagi karbon yang tersimpan di hutan, menawarkan insentif dalam bentuk uang bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi dari wilayah-wilayah hutan mereka. Konsep dasarnya adalah menetapkan “nilai jual” bagi karbon yang mampu ditampung oleh hutan agar tidak terlepas ke atmosfer. Caranya melalui perbaikan manajemen hutan, seperti pengurangan konversi hutan ke nonhutan dan pengendalian pembalakan liar. REDD+ meluaskan cakupan REDD, yaitu melampaui deforestasi dan degradasi hutan yang berhasil dihindari dengan memasukkan kegiatan restorasi, rehabilitasi, manajemen berkelanjutan, dan reforestasi. Proposal ini kemudian menghasilkan aktivitas-aktivitas teknis, mengharuskan penggunaan data historis untuk membuat scenario baseline, berikut proyeksi mengenai deforestasi dan degradasi hutan di masa datang. Kemudian, menyusun serangkaian aktivitas dalam rangka mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Ini diharapkan akan menghasilkan pengurangan emisi karbon yang dapat dihitung, yang dapat disertifikasi dan dijual sebagai kredit pengurangan karbon. Bali Action Plan yang ditetapkan pada 2007 menyerukan penyaluran bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan transfer tekonologi.[1] Karena itu, berbondong-bondonglah beragam kepentingan membuat aktivitas menuju ke sana. Kritik-kritik yang muncul biasanya hanya mengulas kelemahan-kelemahan penerapan kerangka ini, misalnya dalam distribusi keuntungan, peminggiran masyarakat lokal, atau penyalahgunaan kerangka ini setelah pasar karbon dibuka. Karena itu, solusinya pun akan berkisar seputar isu kerangka institusional dan mekanisme pembayaran (Thorburn 2013: 150–151).[2] Kajian Thioren dan Muhdar (2012) tentang persiapan penerapan REDD+ di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memperlihatkan sebagian dari kecenderungan ini. Karena hanya menyelidiki penerapan REDD+, mereka tiba pada kesimpulan teknis untuk perbaikan penerapan. Mereka menemukan bahwa peraturan nasional dan daerah yang mendukung kesiapan demonstrative activities (DA) REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau sudah dibuat, yang antara lain memuat pembentukan lembaga‐lembaga yang relevan, meski masih berdasarkan kebutuhan praktis dan belum dilatari kondisi dan situasi setempat, serta muatannya masih bersifat administratif dan prosedural. Mereka juga mencatat masalah penerapan kebijakan, rencana dan program tersebut. Misalnya, seluruh rencana dan program belum terlaksana secara spesifik dan masih terlihat inkonsistensi antar-bidang pembangunan. Tetapi selain itu, mereka juga mengajukan temuan yang cukup menjanjikan untuk dieksplorasi, yaitu bahwa komitmen pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota se‐Kalimantan Timur untuk mendukung program-program DA REDD+ mempunyai potensi bertabrakan dengan kebijakan nasional (maupun daerah), seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), food estate, dan absennya moratorium di bidang pertambangan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dalam skala luas (Thioren dan Muhdar 2012: 41–42). Meski begitu, saran-saran yang muncul lebih banyak bersifat perbaikan tata kelola (kejelasan aturan-aturan) dan peningkatan kapasitas (agar warga mengetahui aspek-aspek saintifik REDD+). Menurut Thorburn (2013: 152), argumen-argumen seperti ini tidak menyorot logika dasar dari REDD+, yaitu menggunakan pembayaran uang untuk pelayanan jasa lingkungan atau menggunakan mekanisme pasar untuk mengatasi penebangan hutan. Apa yang akan luput dipahami dari kealpaan menyorot logika dasar REDD+? Thorburn menjawabnya dengan menyorot ke inti pertanyaan politik ekonomi: siapa yang (akan) diuntungkan dalam rush REDD+ di Indonesia? Kini, setidaknya dua puluh proyek percobaan REDD+ sedang berada dalam beragam tahap persiapan. Lembaga dana, perusahaan kapitalis, dan badan negara di berbagai tingkatan sedang bersaing untuk memperebutkan dana REDD+ yang akan masuk ke Indonesia. Lalu, ada apa di balik penyambutan hangat REDD+ di Indonesia? Dengan lahan gambut yang cukup luas, Indonesia membuang karbon dari hutan lebih banyak daripada negara-negara lain. Pemerintah Indonesia berharap mendapat keuntungan finansial paling banyak jika REDD+ dipraktikkan secara luas. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan hingga 765 juta dolar Amerika Serikat per tahun dari REDD+ dari 5 persen pengurangan emisi akibat deforestasi atau 4,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengurangan 30 persen (Thorburn 2011). Dengan menimbang dokumen yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan mengenai lima kemungkinan strategi penerapan REDD+ di Indonesia, Thorburn mengajak kita memperkirakan apa yang akan terjadi nanti. Lima pilihan strategi tersebut adalah pengurangan emisi karbon lewat (1) perkebunan sawit, (2) perusahaan pulp and paper, (3) hutan produksi, (4) hutan lindung, dan (5) lahan gambut. Kerangka Hutan Kemasyarakatan mungkin hanya akan bisa terkoneksi dalam skema hutan produksi dan lahan gambut. Sementara korporasi menjalankan perkebunan sawit dan pulp and paper, badan pemerintah mengelola tanam nasional dan hutan lindung. Dari perspektif investor, tidak sulit menduga apakah mereka akan lebih memilih membantu entitas “rasional” seperti perusahaan dan pemerintah ketimbang anggota dari beragam kelompok masyarakat yang tinggal di tepi hutan. Bila seluruh dugaan ini tak keliru, REDD+ bisa menjadi kelanjutan proses eksklusi dan disposisi yang mengiringi perkembangan kehutanan saintifik di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir (Thorburn 2011). *Tulisan ini merupakan potongan dari: Nurhady Sirimorok. 2013. ‘Menuju Ekologi Politik: Sketsa Kajian Perubahan Iklim dan Kebencanaan di Indonesia’, Jurnal Wacana, INSIST. Nomor 29, Tahun XV. https://www.goodreads.com/book/show/21895282-ekologi-politik-bencana-dan-perubahan-iklim Catatan [1] Pada Conference of the Parties (COP) 11 pada 2005, Coalition of Rainforest Nation mengajukan agenda untuk membicarakan pengurangan emisi akibat deforestasi di negara berkembang. Proposisinya, bila pasar karbon dapat membayar para pencipta polusi demi mengurangi polusi mereka, mengapa tidak melakukan mekanisme serupa, yakni memberi kompensasi kepada pihak yang melakukan deforestasi? Agenda ini kemudian terus dibicarakan dan akhirnya ditetapkan di Bali pada 2007 (COP 13). Naskah ini menyerukan untuk melaksanakan “pendekatan kebijakan dan insentif positif mengenai isu yang berhubungan dengan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang dan peran konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan penguatan stok karbon hutan di negara berkembang” (Thorburn 2013: 147). [2] Selain argumen mengenai kelemahan penerapan, argumen tentang opportunity cost juga kerap muncul dalam debat mengenai REDD+; bahwa tidak elok memberi opportunity cost kepada pelaku penebangan ilegal, bahwa sistem ini menyusahkan pada kondisi kepemilikan lahan tidak jelas atau bila kelompok tidak paham tujuan dan alternatif (selain menebang pohon), atau keputusannya sangat politis (Thorburn 2013: 154).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s