Masalah dengan Modal Sosial: Empat Kritik Harriss terhadap Putnam

depoliticizing-development_sampul

Duduk di satu sesi simposium tahun 2000 silam, untuk kali pertama saya mendengar konsep ‘modal sosial’. Simposium Internasional Antropologi itu berlangsung di Makassar. Seorang peneliti menyajikan bukti-bukti tentang kuatnya modal sosial di wilayah penelitiannya, satu tempat di Sumatera Utara. Saya cukup takjub waktu itu, ternyata orang bisa membedah tiga elemen pembentuk ‘modal sosial’ untuk mencari tahu dan mengukur tingkat kemampuan bekerjasama sebuah kelompok masyarakat. Dengan memenuhi tiga prasyarat itu, satu kelompok masyarakat bisa maju. Betapa mudahnya, demikian menurut pikiran sederhana saya waktu itu. Seusai sesi itu, saya mencari makalah sang peneliti dan menggandakannya. Tak lama setelahnya, berulang kali saya melihat (kadang membaca) esei atau potongan buku tentang modal sosial.

Sementara di lingkaran praktisi pembangunan, konsep itu juga ramai dibicarakan dengan nada positif, meskipun heboh itu berlangsung sebentar saja. Orang-orang di lingkaran praktisi pembangunan kemudian sibuk membicarakan kata-kata kunci lain: partisipatif, tatakelola pemerintahan, penghidupan, kebencaan, kerentanan, ketangguhan, lalu entah apa lagi.

Di Indonesia, rentetan buzzword –kata atau frasa yang sedang naik daun—dalam praktik dan kajian pembangunan datang dan pergi seperti fesyen, dengan sedikit peluang untuk memahaminya lebih dalam. Buzzword baru bisa saja memuat unsur-unsur yang nyaris sama, tetapi di Indonesia, bungkusan baru menggantikan yang belum lama sebelum orang memahaminya dengan baik. Banyak dari kita bahkan hanya berkesempatan menggunakan bungkusan itu sebagai barang jadi, berupa framework, untuk kita terapkan sebagai pelaksana dalam pelbagai program pembangunan di lapangan.

Menariknya, setelah redup tertelan gelombang fesyen baru, sebagian orang masih menggunakan modal sosial dalam bentuk yang nisbi sama ketika pertamakali ia muncul. Meskipun sudah terbit sekian banyak kritik terhadapnya, pertarungan definisi dan kerangka teoritis berlangsung panjang—sebagian setelah menemukan kelemahannya di lapangan, sebagian orang sepertinya masih setia pada bentuk aslinya. Pada tahun ketika saya duduk di ruangan simposium itu, istilah yang sedang naik daun di Indonesia itu sedang menerima curahan kritik di mana-mana. Salah satunya terbit lewat buku John Harriss, Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital.[1]

Pada kesempatan ini saya akan mengurai kritik-kritik Harriss di buku itu. Saya membaginya menjadi empat poin kritik—mungkin tak selalu bersesuaian dengan kerangka penjelasan Harriss. Empat poin yang saya tekankan di sini tidak mencakup seluruh kritik Harriss terhadap Putnam dan pengikutnya, tetapi hanya bagian dari kritik yang berhubungan dengan aspek politis dari konsep dan teori modal sosial. Menurut saya, inilah inti dari kritik Harriss: bahwa Putnam (1) mengabaikan ‘muatan’ (tujuan dan ideologi) modal sosial; (2) mengabaikan konteks relasi kuasa, ketimpangan dan eksklusi; (3 ) argumen bahwa hanya masyarakat yang dapat memperbaiki negara dan tidak sebaliknya adalah keliru; dan secara praktis (4) modal sosial adalah mesin anti-politik.

Untuk membantu membayangkan kemungkinan-kemungkinan dampak penerapan modal sosial secara global, saya memadukan ulasan teoritis ini dengan ilustrasi-ilustrasi dari berbagai belahan dunia. Tapi sebelumnya saya akan meringkas dulu gagasan-gagasan dasar modal sosial versi Putnam. Akhirnya, setelah mengurai kritiknya, kita lihat bagaimana Harriss menelusuri asal-muasal gagasan Putnam.

 

Gagasan Putnam tentang Modal Sosial

Di bagian awal Depoliticizing Development Harriss mengenalkan definisi modal sosial versi Robert Putnam: “kesalingpercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi sebuah masyarakat dalam menggerakkan tindakan bersama yang terkoordinasi.” (hl.2) Tiga unsur yang membentuk ‘modal sosial’ itu Putnam anggap sebagai prasyarat yang harus ada agar sekelompok masyarakat dapat bergerak dalam jumlah besar, untuk menjalankan tindakan kolektif (collective action).[2] Modal sosial, bagi Putnam, dapat meningkatkan keterlibatan masyakarakat dalam kegiatan ‘sosial’ sukarela (‘civic engagement’ atau ‘civil involvement’). Sebaliknya, keterlibatan semacam ini akan meningkatkan modal sosial. Dengan kata lain, gagasan Putnam tentang modal sosial membentuk lingkaran: keterlibatan—modal sosial—keterlibatan. Tautologi semacam ini, menurut Harris, merupakan salah satu kelemahan logika dalam teori modal sosial Putnam.

Putnam kemudian menghubungkan modal sosial dengan demokrasi dan pembangunan: bahwa semakin tinggi modal sosial, akan semakin baik demokrasi berjalan dan pembagunan (ekonomi) lebih maju. Lewat bukunya, Making Democracy Work, terbit 1993, Putnam mencontohkan kontras modal sosial di bagian utara dan selatan Italia (dibedah secara kritis oleh Harris pada bab 3). Ia menyebutkan bahwa rendahnya keterlibatan sukarela (civic engagement) atau asosiasi warga di Italia selatan berbanding lurus dengan ‘keterbelakangan’ dan rendahnya kualitas demokrasi, sedangkan di utara orang akan berjumpa situasi sebaliknya. Dengan demikian, mengikuti tautologi di atas, tempat seperti Italia selatan yang ‘terbelakang’ akan terperangkap dalam ‘lingkaran kejam’ (vicious cycle): “Organisasi sosial diperlukan untuk kemajuan masyarakat, tapi kelemahan institusi sosial semacam itu membuat sebuah masyarakat sulit beralih menjadi lebih maju.” (hl. 27)

Putnam melihat modal sosial sebagai ‘modal’ (‘sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu’). Modal sosial bisa digunakan oleh kalangan miskin untuk keluar ketertinggalan. Warga miskin dapat menggunakan jaringan dan kesalingpercayaan, misalnya, untuk mendapatkan modal produksi atau akses terhadap lahan garapan. Keanggotaan dalam satu kelompok baik untuk rakyat miskin. Karena itu, Putnam menyarankan pemerintah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok mandiri warga di kawasan-kawasan berpenduduk miskin untuk meningkatkan modal sosial mereka (hl. 7).

Gagasan semacam ini dengan cepat menarik perhatian lembaga-lembaga pembangunan Internasional seperti Bank Dunia. Mereka segera mengumumkan modal sosial sebagai ‘mata rantai yang hilang’ (missing link) dalam pembangunan, alasan mengapa pembangunan kurang berhasil bahkan gagal di masa-masa sebelumnya. Seorang spesialis Bank Dunia yang terinsiprasi Putnam menulis: “Tanpa organisasi-organisasi warga, kalangan miskin akan kekurangan modal sosial, yang kemudian melemahkan kegiatan politik dan ekonomi.” Tetapi, dalam rekomendasi kebijakannya, sang spesialis melangkah lebih jauh: “kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan pada kerja-kerja mandiri di level lokal ketimbang melakukan redistribusi sumberdaya ekonomi dan sosial secara level merata.” (hl. 29)  Gagasan ini kelak menjadi salah satu landasan program-program good governance (tatakelola pemerintahan yang baik) dan participatory (partisipatif) di negara-negara berkembang.

Lewat Depoliticizing Development Harriss mengajak kita untuk melihat sejumlah soal mendasar dalam konsep ‘modal sosial’ versi Putnam. Ia menunjukkan mengapa konsep ini sebaiknya kita curigai.

Bersambung   #1 Mengabaikan Muatan Modal Sosial

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s