Masalah dengan Modal Sosial: Empat Kritik Harriss terhadap Putnam

#2  Mengabaikan Relasi Kuasa, Ketimpangan dan Eksklusi

Masih berhubungan erat dengan soal di atas, modal sosial versi Putnam dan pengikutnya, dengan mudah bisa meminggirkan konteks relasi kuasa. Bila kelompok yang berkuasa punya modal sosial yang kuat, mereka akan berusaha memertahankannya. Menurut beberapa studi yang dikutip Harriss (salah satunya kritik Sidney Tarrow terhadap Putnam), dalam menilai pembangunan dan demokrasi, sorotan harus mengarah pada ketimpangan. Sebab ketimpangan justru menyebabkan asosiasi-asosiasi lokal didominasi oleh kelompok elite lokal untuk menguatkan kepentingan mereka (hl. 9). Dengan kata lain, modal sosial yang mengandung sekat antar-kelompok, bisa tampak mekar di satu tempat dalam bentuk banyaknya asosiasi, tetapi pembangunan dan demokrasi sedang berjalan mundur.

Dalam keadaan timpang kelompok yang tereksklusi biasanya lebih memilih mengikuti dominasi kalangan elite lokal. Penelitian David Mosse di India Selatan menampilkan bagaimana kerja-kerja kolektif dalam ritual merawat dan mensucikan tempat penampungan air menjadi alat legitimasi dominasi kelompok elite lokal.[3] Kerja kolektif itu melibatkan kalangan kasta rendah. Mengapa mereka melibatkan diri merawat ketimpangan yang merugikan mereka? Sebab mereka tidak ingin kehilangan ‘belas kasih’ para elite dari kasta berkuasa, agar mereka tetap bisa mengakses sumberdaya yang dikuasai kelas penguasa itu—meski dalam batasan yang dimugkinkan bagi mereka. Maka, modal sosial bisa tampak mekar tapi kenyataannya pembangunan dan demokrasi sedang mengkerut.

Penggambaran modal sosial yang lepas dari konteks relasi kuasa inilah yang bisa menimbulkan asumsi sederhana bahwa sekadar ‘berkelompok itu baik bagi orang miskin’. Asumsi ini luput memeriksa watak kelompok di mana mereka tergabung. Di titik ini tampak bahwa argumen Putnam dan pengikutnya juga buta kelas. Kelompok warga dilihat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah, dan keterbelahan sosial berdasarkan struktur kelas, gender, kondisi fisik dan lainnya, secara seksama diabaikan. Kesimpulan Putnam bahwa Italia selatan terkurung dalam keterbelakangan karena kurangnya modal sosial (dalam bentuk kurangnya keterlibatan dalam berbagai asosiasi), mengabaikan penyebab struktural yang menciptakan keterbelakangan tersebut, yaitu ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumberdaya.

Padahal ketimpangan itulah yang menyebabkan kurangnya ‘modal sosial’. Harriss mencontohkan sebuah kajian yang dilakukan di Kerala, sebuah negara bagian di India. Kajian itu dilakukan setelah program reforma agraria yang mengakhiri ketimpangan kronis kepemilikan tanah di Kerala. Menggunakan metodologi yang mirip dengan yang dipakai Putnam di Italia (dengan indeks kewargaan komunitas, ‘civic comminity index’), kajian itu menemukan bahwa Kerala punya ‘modal sosial’ paling tinggi, melampaui seluruh negara bagian di India. (hl. 12)

Dengan menepis relasi kuasa dan ketimpangan yang dihasilkannya, Putnam pun luput mengurai bagaimana eksklusi yang bisa mengikuti menguatnya modal sosial. Ia tidak menjelaskan mengapa modal sosial yang kuat di satu kelompok tidak dapat digeneralisasi menjadi modal sosial bagi semua warga. Putnam tidak memberikan gambaran bagaimana rasa saling percaya atau norma resiprositas di satu kelompok dapat diangkat menjadi sesuatu yang berlaku secara lebih universal—berlaku untuk seluruh warga, sesuatu yang dibutuhkan untuk demokrasi dan pembangunan yang lebih baik.[4] Sebagai aset, modal sosial dapat digunakan untuk mengakses sumber daya tertentu oleh sebuah kelompok dan mengeksklusi kelompok lain. Menurut Mancur Olson, seorang peneliti tindakan kolektif ternama yang dikutip Harriss, kelompok kepentingan yang terorganisir baik tak punya minat untuk bekerja bagi kebaikan seluruh masyarakat.

Lantas apa solusinya? Bagi Harris, kepercayaan yang berlaku lebih umum dapat berlangsung bila ditopang oleh aturan-aturan yang dikeluarkan lembaga negara. Aturan hukum ini bisa menimbulkan rasa percaya kepada seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang tak dikenal karena ada lembaga yang akan memberi sanksi bila seseorang melanggar aturan. Keberadaan dan penegakan aturan bisa mengatasi rasa saling tidak percaya antar-kelompok sosial, dan sebaliknya membangun rasa saling percaya di luar kelompok. Lembaga negara yang terpercaya bisa membangun rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat.  Dengan cara serupa, norma resoprositas bisa diangkat oleh negara menjadi lebih umum lewat program-program redistribusi sumberdaya, yang dapat mengurangi bahkan menghentikan proses pemiskinan yang dapat menghasilkan kelompok-kelompok yang tereksklusi.

Usulan Harris ini merupakan kebalikan dari argumen Putnam dan pengikut-pengikutnya, yang segera kita lihat di bawah.

Bersambung   #3  Masyarakat Bisa Perbaiki Negara, Tidak Sebaliknya 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s