Masalah dengan Modal Sosial: Empat Kritik Harriss terhadap Putnam

#4  Modal Sosial Sebagai Mesin Anti-Politik

Lesotho 1990an, setiap tahun lebih dari setengah pria negeri itu menempuh perjalanan maha berat menyeberangi perbatasan Lesotho menuju Afrika Selatan untuk bekerja sebagai buruh tambang ilegal. Tambang di sana hanya mempekerjakan pria. Mereka bekerja di sana sepuluh sampai sebelas bulan setiap tahun. Di kampung, mereka tidak hanya meninggalkan keluarga, tapi juga ternak di tengah padang gembalaan tradisional milik bersama. Pola ini sudah berlangsung lama, sejak banyak dari tanah pertanian mereka dirampas penjajah Belanda pada pertengahan abad 19. Tanah subur yang dapat ditanami tinggal 10 persen dari luas negeri pegunungan itu, sisanya hanya cocok untuk menggembala ternak.

Lalu datanglah orang-orang proyek pembangunan, sebagian adalah orang-orang dengan itikad baik. Mereka melihat ternak di Lesotho sebagai potensi “pembangunan” karena luasnya padang gembalaan yang “kurang produktif”. “Sektor” ternak ini, menurut mereka, dapat dikembangkan sebagai “industri” untuk menjadi pemasukan alternatif bagi pekerja migran.  Mereka kemudian menjalankan program “pembangunan” untuk ternak komersial.  Menurut mereka, Lesotho hanya butuh jalur pasar yang tepat dan meningkatkan produktivitas ternak sampai ke level komersial. Mereka kemudian melatih orang-orang beternak intensif: membentuk kelompok peternak, pelatihan, pengenalan bibit unggul, dan menutup sebagian kawasan penggembalaan yang dimiliki bersama (enclosure) untuk intensifikasi ternak; dan meyakinkan warga menjual ternak mereka yang ‘non-produktif’.

Nyatanya, bagi orang Lesotho ternak adalah simbol dan tabungan, bukan komoditas. Ternak menjadi simbol keberadaan para pria di kampung (selagi pergi) dan tabungan untuk menutupi kebutuhan konsumsi di masa krisis. Ternak bukan alternatif pemasukan tapi konsekuensi dari pendapatan mereka sebagai buruh migran. Mereka menjual tabungan itu ketika upah mereka memburuk di Afrika Selatan, dan membeli lagi ketika upah mereka sedang membaik. Bagi mereka, ternak bukan “sektor” atau “industri” untuk dikembangkan lewat program pembangunan, tetapi lebih mirip barang konsumsi atau dana pensiun (untuk dijual bila seorang pekerja migran tak bisa kembali bekerja karena cedera, usia, atau dipecat). Ternak itu pada akhirnya akan habis dijual untuk konsumsi.

Perlawanan rakyat pun merebak, tidak banyak yang bersedia terlibat, pagar-pagar kawasan intensifikasi ternak dirobohkan, kantor dibakar, pekerja proyek diancam. Segelintir orang yang hendak bergabung mengurungkan niat, khawatir dianggap pengkhianat karena menyetujui penutupan lahan gembalaan bersama dan melakukan penjualan ‘ternak non-produktif’ yang punya fungsi sosial (dipinjamkan ke kerabat atau tetangga untuk membajak kebun selama pemiliknya bekerja di luar negeri). Proyek itu gagal, terhenti sebelum waktunya.

Ini salah satu contoh dari sekian banyak proyek pembangunan yang dijalankan lembaga-lembaga internasional di Lesotho, negara yang selama dua dekade sampai awal 1990-an menerima sangat banyak tamu: 72 agensi internasional dari 26 negara. James Ferguson, seorang antropolog pembangunan, menceritakannya dalam sebuah artikel berjudul The Anti-Politic Machine: “Development” and Bureaucratic Power in Lesotho.[6] Harriss meminjam frasa Ferguson itu ketika melihat berderet kelemahan konsep modal sosial, yang sudah kita lihat di atas. Ia tiba pada kesimpulan bahwa modal sosial versi Putnam dan pengikutnya dapat dilihat sebagai mesin anti-politik.

anti-politic-machine_sampul

Serupa dengan modal sosial Putnam, “pembangunan” di Lesotho dengan sengaja menutup mata dari hadirnya eksklusi (rakyat dari klik-klik politik berkuasa), relasi kuasa (yang didominasi rezim militer), muatan (mempertahankan dominasi rezim).  Gagalnya pembangunan di Lesotho diumumkan sebagai akibat dari absennya skema perencanaan yang baik, lemahnya tatanan kelembagaan dan kurangnya pelatihan bagi para birokrat, lemahnya ‘pola pikir’ dan keterampilan masyarakat yang tidak memanfaatkan sumberdaya alam. Intinya, berhasil gagalnya pembangunan tidak ada urusan dengan politik. Sebaliknya, Ferguson mengungkap bahwa proyek-proyek pembangunan itu justru secara tidak langsung memperdalam birokratisasi dan kendali negara yang waktu itu dikuasai rezim militer dan klik mereka. Uang dan wewenang proyek banyak dibelokkan untuk menguatkan partai politik penguasa. Slogan partai berkuasa dicetak dalam dokumen program yang dibagikan kepada warga dan di tengah penyuluhan program otoritas keamanan diberi waktu ceramah tentang ‘ancaman keamanan’ dari partai oposisi.

Membaca uraian Ferguson, modal sosial ala Putnam tampak pucat. Putnam tak akan punya peluang sukses di Lesotho dengan usulan: “mengangkat pentingnya ‘asosiasi sukarela’ dalam keterlibatan warga dan meminggirkan perlunya tindakan politis.” (hl. 13) Putnam dan koleganya, yang sangat tertarik pada kepadatan asosiasi sukarela, menyarankan bahwa tujuan asosiasi seperti itu tidak mesti politis. Sudah cukup bagi Putnam bahwa “tergabung dalam kelompok paduan suara atau klub penonton burung bisa melatih disiplin diri dan apresiasi terhadap kesenangan terlibat dalam kolaborasi yang sukes.” (hl. 25) Persoalan pada modal sosial bagi Putnam melulu perihal ‘sosial’ yang tidak termasuk politik. Dia menempatkan kurangnya ‘ethos’ (tindakan kolektif untuk kebaikan bersama ketimbang hanya untuk kepentingan keluarga) sebagai penyebab keterbelakangan; sementara buruknya kondisi material hilang dari timbangan. Sungguh sulit menghindar dari pikiran bahwa ‘pola pikir’ Putnam ini juga dibawa agensi-agensi pembangunan internasional ke Lesotho—dan ke banyak negara lain.

Mesin anti-politik ini juga menyebabkan mengapa ukuran-ukuran yang diterapkan Putnam dan pengikutnya untuk menilai modal sosial tidak dapat menangkap vitalitas politik yang bersifat demokratis. Di AS, misalnya, keterlibatan dalam tindakan kolektif warga bermekaran: dengan penuh hati, konfliktual dan tidak selalu damai (agak beda dengan klub penonton burung atau paduan suara). Vitalitas semacam ini tidak selalu bergantung pada asosiasi-asosiasi sukarela, sebagaimana yang digambarkan Putnam sebagai perwujudan padatnya modal sosial. Asosiasi semacam itu jarang menjadi wadah sosial bermakna sebagaimana gerakan-gerakan sosial yang berfokus pada satu atau serangkaian isu bersama. “Gabungan antara asosiasi, rapat umum, partai politik dan gerakan sosial, pada pertengahan abad 20, telah memberdayakan warga dan membantu menyokong bertumbuhnya demokrasi.”[7] Demokrasi tidak lahir dari asosiasi-asosiasi relawan ala Putnam, tidak dari modal sosial yang mengandung sekat dan buta relasi kuasa.

Bersambung  Dari Mana Datangnya Pandangan Putnam? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s