Bagaimana Pemilihan Langsung Menyelamatkan Kita

Amerika Serikat 2008. Dalam kecepatan menakjubkan rumah-rumah disita bank sebab para pemilik tak sanggup bayar cicilan. Namun bank-bank penyita urung menjual kembali rumah-rumah itu. Kalaupun mereka sanggup menjual sekira satu juta rumah sitaan itu, utang mereka kepada bank-bank lain yang memberi pinjaman tak mungkin terbayar. Akibatnya, bank-bank pemberi pinjaman itu juga tidak sanggup lagi membayar utang mereka sendiri kepada bank lain lagi yang mengutangi mereka, yang juga mengutang pada bank lain, begitu seterusnya. Berhadapan dengan sergapan kredit macet, berjatuhanlah harga saham bank-bank raksasa peminjam kredit investasi, sebagian langsung gulung tikar. Semua bank yang masih hidup akhirnya berhenti memberi utang kepada siapa pun. Masing-masing menutup rapat-rapat pintu simpanan, semua khawatir terkena sergapan kredit macet. Utangan, dalam bahasa kerennya, likuiditas, tidak tersedia di pasar. Terjadilah ‘credit crunch’.[1]

Dari Amerika Serikat, krisis kredit itu menjalar dan merontokkan banyak cabang pasar saham dunia, menggulung banyak korporasi, menciptakan krisis finansial global. Gelombang pemutusan hubungan kerja menyusul gelombang penyitaan rumah. Seluruh dunia kelabakan. Tapi Indonesia bergeming, tak terlalu kena dampak. Saya ingat, dari Makassar kami membacai berita tentang rentetan kejatuhan mega-perusahaan dan PHK besar-besaran itu seperti menonton film-film Hollywood. Kadang terhibur, sesekali menguras emosi, tapi kantong kami tak begitu terganggu.

Apa yang terjadi?

B.P. Resosoedarmo dan A.A. Yusuf menulis sebuah tinjauan penting pada akhir 2009.[2] Menurut mereka, pemilihan langsung punya andil besar menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tahun itu, pemilihan anggota dewan dan presiden berlangsung. Kampanye dimulai setidaknya sejak Juli 2008. Negara, lewat KPU, mencurahkan sekitar 50 trilyun rupiah. Begitu juga 11.000 calon anggota DPR dan lebih dari 110.000 calon anggota DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga partai politik dan entitas lain penyokong mereka.

Turut mendukung ketangguhan Indonesia menghadapi krisis itu ialah watak ‘delinking‘ ekonomi Indonesia dengan pasar finansial dunia: ekspor dari total produksi Indonesia cuma 17% dan 30% penduduk berprofesi sebagai petani yang tak terlalu terdampak oleh kerontokan pasar finansial dunia. ‘Belanja sosial’ pemerintah juga berperan di sini, dalam bentuk transfer langsung seperti BLT, program-program padat karya untuk infrastruktur dan insentif bagi industri-industri yang tidak merumahkan pekerja.

Ini situasi yang kurang baik bagi kapitalis finansial, tetapi baik bagi mayoritas penduduk Indonesia—orang-orang di luar lingkar kuasa kapital.

Dari angka-angka yang bisa tercatat dalam transksi formal saja–yang diurai Resosoedarmo dan Yusuf, kita bisa membaca bagaimana pada momen itu, rakyat banyak benar-benar dimanjakan oleh gerak ekonomi nasional. Pada kurun Maret 2008 (sebelum kampanye) sampai Juni 2009 (menjelang pemilihan presiden), kegiatan ekspor impor kena banting seperti gaple. Ini angka-angkanya: laju pertumbuhan ekspor terpelanting dari 13,6% menjadi -15,7; impor dari 18% menjadi -23%. Bersamaan dengan itu, investasi juga susut dari 13,7% menjadi hanya 2,7%, dengan kejatuhan paling buruk pada investasi untuk ‘permesinan dan peralatan’, dari 39,6 jadi -11,5. Tentu saja, banyak calon investor yang gugur, sebagian lagi menunggu situasi membaik. Situasi semacam ini jelas tidak baik bagi kalangan penguasa pasar finasial dan industrial. Tapi sekali lagi, tidak bagi rakyat banyak.

Belanja pemerintah melonjak dari 3,6% menjadi 17,0% dari total belanja nasional. Kita tahu ini berhubungan dengan belanja untuk pemilu, sejumlah belanja sosial, dan program-program padat karya. Sementara ‘belanja privat’ hanya turun sedikit, dari 5,7% menjadi 4,8% pada Juni 2009. Ada dua isu penting dalam penurunan angka belanja privat ini. Angka terakhir ini, menurut Resosoedarmo dan Yusuf, mencerminkan surutnya belanja di seputar pemilu, karena pemilu legislatif telah lewat, dan hanya tertinggal pemilu presiden yang baru berlangsung Juli 2009. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh faktor pemilu terhadap belanja privat, dibandingkan faktor lain yang disebutkan di atas.

Kedua, sangat mungkin angka 4,8% di atas tidak mewakili fakta sebenarnya. Sejumlah studi menyebutkan bahwa angka-angka ‘resmi’ dalam PDB hanya mewakili sebagian dari total aktivitas ekonomi sebuah negara, dan di negara-negara Dunia Ketiga ekonomi informal selalu dominan. Teorinya: ukuran ekonomi informal menjadi lebih besar ketimbang ekonomi ‘resmi’ di negara-negara berkembang, sesuai kemampuan mengoranisir dan mencatatkan transaksi ekonomi di pasar. Tapi negara maju pun tak sepenuhnya bisa mencatat dengan baik. Sebuah studi di Perancis—salah satu negara maju dengan ekonomi pasar sangat terorganisir—malah menemukan bahwa kisaran ukuran pertukaran informal dapat mencapai 75 % dari total PDB.[3]

Sulit membayangkan pencatatan transaksi di Indonesia lebih baik daripada Perancis. Sama sulitnya membayangkan berbagai macam bentuk belanja rakyat miskin (yang melonjak akibat pengeluaran yang berkaitan dengan pemilihan langsung) bisa berderet rapih dalam statistik ‘belanja privat’ di dalam kalkulasi PDB. Jadi, angka 4,8% di atas sangat mungin jauh berada di bawah aktivitas belanja riil warga, terutama warga miskin yang banyak bergerak di wilayah ekonomi informal.

(Catatan penting: banyak dari mereka yang mengelola ruang-ruang ekonomi informal di negara-negara berkembang adalah perempuan. Jadi pemilihan langsung bukan hanya baik bagi warga miskin, tapi terutama bagi perempuan dari keluarga miskin.[4])

Kita bisa bayangkan transfer tunai besar-besaran dari para calon anggota dewan dan presiden-wapres di seluruh daerah terutama kepada kalangan miskin, sejak masa kampanye, bisa melampaui belanja sosial semisal BLT yang hanya berjumlah sekitar 4 trilyun. Ini masih ditambah dengan belanja negara via KPU tadi, dalam bentuk  berbagai macam pengadaan. Bayangkan bagaimana usaha-usaha sablon, kaos, dan spanduk kebanjiran pesanan; percetakan-percetakan dan produsen kecil aksesori di daerah-daerah kedatangan tim sukses; bagaimana para pemilik warung kopi, kedai makan, jualan campuran saban hari kebanjiran pelanggan. Bayangan bagaimana perkampungan di kota dan desa didatangi orang-orang yang membagikan berbagai macam barang dan uang.

Ketika negara lain tengah kesulitan memulihkan ekonomi, ketika negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand semaput menghadapi pertumbuhan minus, kita cuma mengalami dampak yang ‘lemah’. Pertumbuhan ekonomi hanya sedikit melambat—demikian menurut ukuran konvensional. Bahkan ledakan bom di dua hotel berbintang di Jakarta (JW Marriott dan Ritz Carlton) dan gempa di Padang dan sekitarnya yang mengiringi krisis finansial global tidak cukup untuk mengguncang rontok perekonomian Indonesia pada kurun itu.

Kita seolah menonton saran-saran Keynes pada 1930-an yang menyelamatkan AS dari Depresi Besar sedang dijalankan: negara belanja jor-joran, mengeluarkan sebanyak mungkin uang untuk menggerakkan sektor-sektor riil. Efek berganda pun bekerja: investasi awal di sektor riil menjadi pemantik bagi lonjakan permintaan, aggregate demand, baik untuk konsumsi maupun untuk bahan baku dan faktor produksi. Ekonomi pun bergerak kencang.

Bedanya, saat itu Indonesia bukan hanya menyaksikan negara yang royal. Lonjakan belanja di masa-masa pemilihan sebagian merupakan transfer dari parpol, para kandidat, dan kelas-kelas pemodal yang mendukung mereka. Kita bisa membaca arus ini sebagai redistribusi uang dan barang dari kelas-kelas penguasa kepada kalangan miskin—kelas-kelas yang berada di luar lingkaran kuasa. Gerak transfer berbasis kelas ini, yang mengurangi ketimpangan meski sementara, berujung pada ketangguhan ekonomi seluruh bangsa. Menghadapi masa-masa krisis finansial global, Indonesia malah menyaksikan angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun, sembari menikmati meningkatnya jumlah pekerja (paruh dan purna waktu) dan pendapatan per kapita.

Gelombang krisis finansial global yang membuat limbung banyak negara—sebagian merasakannya sampai sekarang, bisa diredam Indonesia oleh sebuah momen politik unik yang menempatkan kelas-kelas penguasa pada posisi lemah: butuh suara konstituen. Sayangnya itu cuma sementara, kebetulan belaka.

Bagaimana dengan pemilihan langsung serentak tahun ini?

 

Catatan:

[1] Bulent Gokay. 2009. “The 2008 world economic crisis: global shift and faultiness.” Global Research, 15 February 2009

[2] B.P. Resosoedarmo dan A.A. Yusuf. 2009. “Survey of recent development” Bulletin of Indonesian Ekonomic Studies , 45:3, 287-315.

[3] R. Peet dan E. Hartwick. 2009. Theories of Development: Contention, Argument and Alternatives. New York: The Guilford Press. Penelitian yang mereka kutip terbit tahun 1993.

[4] R. Peet and E. Hartwick. Theories of Development.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s